Inggris Kecewa Kudeta Militer Tiga Jenderal Myanmar Disanksi

JAKARTA (RA)- Inggris pada Kamis (18/2) menjatuhkan sanksi terhadap tiga jenderal Myanmar. Inggris menuduh mereka melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius menyusul kudeta militer di Myanmar.
“Kami, bersama sekutu internasional kami akan meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia mereka dan mengejar keadilan bagi rakyat Myanmar,” kata Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab.
Inggris mengatakan akan segera memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap 3 jenderal Myanmar yakni menteri pertahanan Mya Tun Oo, menteri dalam negeri Soe Htut, dan wakil menteri dalam negeri Than Hlaing.
Selain itu, Inggris mengatakan pengamanan lebih lanjut sedang diberlakukan untuk mencegah bantuan Inggris secara tidak langsung disalurkan untuk mendukung pemerintah Myanmar yang sekarang dipimpin militer.
“Militer dan polisi Myanmar telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk melanggar hak untuk hidup, hak atas kebebasan berkumpul, hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, dan hak atas kebebasan berekspresi,” demikian pernyataan pemerintah Inggris.
Para penentang kudeta militer Myanmar menyambut baik sanksi yang dijatuhkan Inggris dan Kanada. Mereka bersiap untuk turun ke jalan kembali pada Jumat (19/2) dan menandai dua minggu berlangsungnya demonstrasi harian di Myanmar.
Pemimpin dan aktivis pemuda Thinzar Shunlei Yi, memuji langkah pembekuan aset dan larangan perjalanan yang diterapkan Inggris pada tiga jenderal Myanmar serta langkah-langkah untuk menghentikan bantuan apa pun yang membantu militer dan mencegah bisnis Inggris bekerja sama dengan tentara. Kanada pun mengatakan akan mengambil tindakan terhadap sembilan pejabat militer Myanmar.
“Kami mendesak negara lain untuk memiliki tanggapan yang terkoordinasi dan bersatu. Kami akan menunggu pengumuman sanksi Uni Eropa pada tanggal 22 mendatang,” demikian cuitan Thinzar Shunlei Yi di Twitter.
Dia menyerukan kepada orang-orang untuk berkumpul di kantor Uni Eropa untuk mendorong sanksi termasuk tindakan terhadap bisnis-bisnis milik militer Myanmar. Junta militer Myanmar sejauh ini belum bereaksi terhadap sanksi baru tersebut. Pada Selasa (16/2), seorang juru bicara militer dalam sebuah konferensi pers mengatakan bahwa penerapan sanksi telah diperkirakan.
Hanya ada sedikit sejarah tentang para jenderal Myanmar menyerah pada tekanan asing dan mereka memiliki hubungan yang lebih dekat dengan negara tetangga Tiongkok dan Rusia, yang telah mengambil pendekatan yang lebih lembut daripada negara-negara Barat yang telah lama bersikap kritis terhadap Myanmar.
Pemimpin junta militer, Jenderal Min Aung Hlaing sudah pernah mendapat sanksi dari negara-negara Barat menyusul tindakan keras pada 2017 terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya.
“Memberi sanksi kepada para pemimpin militer sebagian besar bersifat simbolis, tetapi tindakan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan milik militer akan jauh lebih efektif,” kata Mark Farmaner, Direktur kelompok Inggris untuk Kampanye Myanmar.
Setelah hampir setengah abad pemerintahan militer penuh di Myanmar, bisnis-bisnis yang terkait dengan tentara memiliki andil yang signifikan di seluruh perekonomian di negara berpenduduk 53 juta orang itu. Mulai dari perbankan hingga perusahaan bir, telekomunikasi, dan transportasi.
Tentara merebut kembali kekuasaan setelah menuduh adanya kecurangan dalam pemilu 8 November yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi. Pengambilalihan pemerintahan sipil oleh kelompok militer itu telah menghentikan transisi Myanmar menuju demokrasi yang telah dimulai pada 2011, dan militer juga menahan Suu Kyi serta ratusan orang lainnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *