PT TUN Medan Kabulkan Banding Mantan Kepala BPKS Sayid Fadhil

Oleh: A.Handayani

 

AGN.BANDA ACEH –  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan telah mengabulkan pengajuan banding mantan Kepala Badan Penguasaan Kawasan Sabang (BPKS)

Sayid Fadhil, terkait pemberhentiannya

sebagai kepala BPKS oleh Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah serta Wali Kota Sabang dan Bupati Aceh Besar.

Sebelumnya diketahui gugatan Sayid Fhadil di melalui PTUN Banda Aceh dengan Nomor 6/G/2019 tanggal 14 Agustus 2019 atas pemberhentiannya dinyatakan ditolak.

Namun keputusan tersebut berbeda disaat Sayid Fadhil berupaya mencari keadilan dengan melakukan banding di tingkat PT TUN Medan yang diketahui mempunyai Yurisdiksi tertinggi di sepuluh provinsi khusus wilayah Sumatera.

Pada akhirnya Sayid Fadhil memenangkan gugatan dari pemakzulan atas jabatannya sebagai Kepala BPKS.

Disebutkan, dalam amar putusannya PTUN Medan yang bernomor 233/B/2019/PT.TUN MDN, tanggal 20 Desember 2019, menerima seluruh gugatan penggugat, Sayid Fadhil dan menolak seluruh eksepsi tergugat dari Dewan Kawasan Sabang (DKS) yaitu Gubernur Aceh, Wali Kota Sabang dan Bupati Aceh Besar.

Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan juga mencabut atau membatalkan surat keputusan Dewan Kawasan Sabang tentang pemberhentian Sayid Fadhil selaku Ketua BPKS yang bernomor 515/39/2019, Nomor 800/14/2019 sekaligus membatalkan pengangkatan Plt.Ketua BPKS oleh Gubernur Aceh, Wali Kota Sabang dan Bupati Aceh Besar selaku DKS.

Pengadilan meminta kepada tergugat atau DKS agar segera mengembalikan kedudukan Sayid Fadhil seperti keadaan semula yaitu sebagai kepala BPKS yang berkedudukan di Sabang dalam mengemban tugas negara sebagai Ketua BPKS.

Sayid Fadhil, mantan Kepala BPKS ketika dihubungi Rakyat Aceh, membenarkan bahwa dirinya telah mendapatkan surat keputusan banding dari PT TUN Medan terhadap gugutan yang dilayangkan pada tanggal 8 Maret 2019.

Saat ini Sayid Fadhil hanya menunggu respon dari pihak DKS dalam menjalankan keputusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

“Sekarang ini saya hanya menunggu proses selanjutnya dari putusan tersebut, namun yang terpenting bagaimana Ketua dan anggota Dewan Kawasan bersikap profesional menjalani hasil putusan PT TUN Medan yang diketahui mempunyai Yurisdiksi tertinggi di sepuluh provinsi khusus wilayah Sumatera,” kata Sayid Fadhil.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares